Jakarta, SPN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara tegas menyampaikan Pemerintah tidak memperbolehkan lahan persawahan digunakan untuk perumahan. Hal itu diperlukan agar pemerintah bersama masyarakat dapat mendukung ketahanan serta swasembada pangan di Indonesia.
“Lahan sawah tidak boleh digunakan untuk perumahan,” ujar Menteri PKP dalam “Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan” yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Menara Mandiri 1, Jakarta, Kamis (17/4/25).
Menteri PKP menyatakan, meskipun pemerintah terus berupaya mendorong Program 3 Juta Rumah, namun harus tetap memperhatikan kondisi dan menjaga agar lahan sawah untuk pertanian bisa tetap terjaga dengan baik.
“Kementerian PKP memang mau membangun rumah buat rakyat tapi juga mau ketahanan pangan tetap terjaga. Pemerintah juga mau swasembada pangan, jadi tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan,” katanya.
Keterbatasan lahan, imbuhnya, merupakan salah satu tantangan di sektor perumahan yang mau tidak mau harus dihadapi dan dicari solusi bersama seluruh pihak pemangku kepentingan. Akan tetapi dirinya juga mengingatkan bahwa jangan sampai hal tersebut membuat ketahanan pangan Indonesia terancam.
“Tantangan kita ke depan memang berat. Tapi jangan kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah. Kami khawatir soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun,” terangnya.
Guna mengatasi hal tersebut, imbuhnya, Kementerian PKP tentunya akan terus bekerja keras dan mencari solusi dengan mencari lahan yang baik dan bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah untuk masyarakat.
Selain itu, dirinya juga akan mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah lahan perumahan ini sehingga dapat mencari jalan terbaik.
“Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah,” katanya.
Menteri PKP menambahkan, salah satu langkah cepat yang akan diambil mengenai lahan tersebut adalah menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang. Apalagi banyak lahan-lahan pertanian di Jawa Barat yang berubah fungsi sehingga membuat luas lahan persawahan semakin minim.
